Tip E DPRD Jatim Terlanjur Perda Perlindungan Cagar Adat Majapahit

Tip E DPRD Jatim Terlanjur Perda Perlindungan Cagar Adat Majapahit

TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur membakar adanya peraturan daerah (perda) tentang perlindungan cagar budaya Majapahit. Usulan perda tersebut disampaikan Sri Untari Bisowarno dalam kunjungan Komisi E DPRD Jatim ke Dewan Balai Pelestarian Cagar Adat (BPCB) Trowulan, Mojokerto, Jumat (16/4/2021).

Untari mengungkapkan, sudah terjadi diskusi yang menuju pada kesepahaman supaya DPRD Jatim membuat perda pelindungan lokasi cagar budaya Kerajaan Majapahit. Alasannya, temuan situs-situs cagar budaya tersebut beruang di lintas wilayah yakni Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

“Semestinya perda ini dibuat oleh DPRD Provinsi Jatim untuk bisa mendukung agar lokus dari situs ini tersem-bunyi sehingga tidak semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat modern seperti sekarang, misalkan perumahan, penggalian batu bata yang ada selama ini, ” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.

Untari melanjutkan, dengan adanya pelestarian situs cagar adat melalui Perda yang hendak disusun oleh DPRD Jatim, akan menjamin status lembaga terhadap perlindungan situs. Selalu menjamin adanya partisipasi serta kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelestarian tanggungan budaya.

Selanjutnya, diharapkan DPRD Jatim melakukan kunjungan kegiatan ke kementerian terkait, pada rangka membangun kesepahaman mengenai pembagian tugas antara daerah Jawa Timur dan Tengah. Kemudian diintegrasikan dalam bentuk kebijakan politik bersama pada upaya untuk melindungi boreh budaya Majapahit.

“Karena tersebut sesuatu yang amat penting bagi sebuah khazanah penemuan sejarah bangsa Indonesia, oleh sebab itu saya sebagai anggota Premi E mengusulkan agar Negeri Pusat ikut fokus tahu hal ini, ” ujarnya.

Untari mengusulkan perlindungan jaminan budaya Majapahit perlu dimasukkan dalam bagian dari percepatan pembangunan yang terdapat pada Perpres No. 80 tarikh 2020 agar kebijakan pusat dan provinsi terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait.

“Sehingga harapan untuk bisa munculnya situs ini (cagar budaya Majapahit) sebagai salah utama warisan budaya leluhur bakal terwujud, ” kata Untari.

Dalam kunjungan tersebut dia juga mengatakan, untuk mengembangkan cagar budaya diperlukan pola-pola strategis yang menjadi pola khusus untuk penelitian, pelestarian, pengembangan, dan lain-lain.   Ditambahkannya, pengembangan pola strategis tentang budaya masa awut-awutan yang positif, dapat diambil dan dikembangkan.

Selain kata perda perlindungan cagar kebiasaan Majapahit, Sri Untari selalu menyinggung perihal temuan Kedudukan Kumitir yang saat tersebut sedang diekskavasi oleh BCPB Jawa Timur. “Komisi E DPRD Jatim berkunjung & ingin mengetahui lebih mendalam upaya yang dilakukan BPCB terhadap Situs Kumitir, ” ujarnya.  

Merespons rencana  Komisi E DPRD Jatim, Kepala BPCB Trowulan Mojokerto Zakaria Kasimin menyambut baik pembuatan perda tentang perlindungan  cagar budaya Majapahit. Pasalnya, untuk melestarikan sejarah Kerajaan Majapahit yang utuh diperlukan suatu regulasi. Ia berharap dalam pembuatan perda itu juga jangan sampai mudarat masyarakat.   (*)