Sopir Logistik Minta Syarat PCR/Antigen Dihapus, DPRD Banyuwangi Melangsungkan Audiensi

Sopir Logistik Minta Syarat PCR/Antigen Dihapus, DPRD Banyuwangi Melangsungkan Audiensi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mengimplementasikan audiensi bersama atas keluhan puluhan sopir logistik yang meminta penghapusan hasil swab antigen/PCR sebagai syarat menyeberang ke Bali atau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Seruan menghapus syarat swab antigen/PCR ini, menyusul adanya informasi dari pelabuhan Merak-Bakaheuni dengan hanya mewajibkan sopir logistik menunjukkan bukti 2 kala vaksinasi untuk bisa menyeberang.

“Setelah ini kita bakal cek informasi yang mereka terima itu dulu. Apakah memang benar seperti itu atau tidak. Kita akan cek kebenarannya, ” kata pendahuluan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, Rabu (8/9/2021).

Dalam audiensi itu, pimpinan DPRD Banyuwangi itu juga menghadirkan perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry, Pelindo, Dinas Kesehatan dan Jawatan Kesehatan Pelabuhan.

“Mereka mengantarkan aspirasi pada kita. Keadaan ini sudah dipertemukan secara pihak terkait. Namun seluruh stake holder terkait ini hanya operator pelaksana dari kebijakan yang diatasnya, ”  kata Made.

Selanjutnya, DPRD Banyuwangi akan berupaya meneruskan keluhan para sopir itu dengan berkirim surat ke pemerintah pusat selaku pembuat aturan dan kebijakan. Tulisan akan ditujukan kepada Departemen Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi Bali.

Sementara dari perwakilan sopir, Farid Hidayat, membenarkan kalau pihaknya menerima informasi itu dari rekan sejawat. Dibanding yang Ia dengar, lintas logistik di pelabuhan Merak-Bakauheni tidak membutuhkan keterangan swab antigen/PCR untuk menyeberang. Lulus dengan bukti sudah 2 kali menjalani vaksinasi selalu.

“Jadi cukup menunjukkan tulisan keterangan sudah melakukan vaksin saja, ” kata Farid.

Berbekal informasi itulah, para sopir yang tergolong kedalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Bapiber), terutama dengan beroperasi di lintasan Bali dan Lombok, berharap kecendekiaan yang sama diberlakukan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Banyuwangi-Lembar, Lombok.

“Kalau di Merak – Bakaheuni bisa, seharusnya di Ketapang Gilimanuk & Banyuwangi- Lombok juga mampu, ” pintanya.

Menanggapi peristiwa ini, perwakilan pihak ASDP Cabang Ketapang Banyuwangi, Manager Usaha Pt. Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Marsadik, membuktikan jika wewenang tersebut bukan berada di pihak ASDP Ketapang.

“Kami hanya melayani kebijakan dari pemerintah induk dan pemerintah provinsi Bali, ” kata Marsadik usai menggelar audiensi bersama sejumlah sopir logistik di gedung DPRD Banyuwangi. (*)