Sebut Ada Modus Pengusaha ‘Nakal’, Andre Rosiade Desak Gajah Bahlil Lahadalia Beri Penjelasan

Sebut Ada Modus Pengusaha ‘Nakal’, Andre Rosiade Desak Gajah Bahlil Lahadalia Beri Penjelasan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut adanya modus pengusaha nasional yang menjemput kesempatan dalam kesempitan era ini. Hanya saja, Menteri Bahlil belum bisa memberikan modus pengusaha dimaksud karena saat ini tim gabungan tengah bekerja melakukan investigasi di lapangan.  

Modus pengusaha mengambil kesempatan itu diungkap Menteri Bahlil pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu 22 September 2021. Rapat juga menghadirkan Menteri Lembaga Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir.  

Rapat Kerja membahas Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sesuai Hasil Pembahasan Institusi Anggaran dan PMN Tarikh 2022 dan Usulan Bunga PMN Tahun 2021. Berikut mengenai kesiapan Kementerian Investasi/BKPM RI dalam Menjalankan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Mencari jalan Berbasis Risiko dan Update Investasi Dalam Negeri.

Awalnya, Menteri Bahlil menjawab perkara dari Anggota Komisi VI Andre Rosiade yang serupa mantan rekannya di Institusi Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dan Deddy Sitorus. Andre menyatakan mendapatkan banyak keluhan dari kepala daerah menerjang tumpang-tindih regulasi soal perijinan investadi di daerah.  

Andre menyinggung salah mulia keluhan itu datang sebab Kabupaten Tangerag. Dimana perijinan yang diterbitkan oleh Pemkab Tangerang masih berlaku hingga tahun 2022, namun tiba-tiba muncul regulasi baru sebab Kementerian Investasi dan Departemen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tengah Deddy Sitorus mempertanyakan keberpihakan Menteri Bahlil terhadap bangsa dan pengusaha daerah.  

“Kita tidak pernah suka meninggalkan, ketika investasi hadir ke daerah maka sah mereka harus berkolaborasi secara orang daerah. Ini ialah amanah dari Pasal 90 Undang-Undang Cipta Kerja, pertama UMKM, ” kata Bahlil atas pertanyaan Deddy Sitorus.

Menteri Investasi meyakinkan Tip VI DPR soal komitmen keberpihakannya kepada daerah. Sebab bagaimanapun, kata dia, perekonomian nasional ke depan tak boleh lagi hanya dikuasai oleh segelintir orang ataupun hanya dikuasai orang Jakarta. Melainkan ada keberpihakan kepada masyarakat daerah sebagai wujud keadilan.

“Terkait kolaborasi tidak diforum ini, (kami) bakal menerima Pak Deddy khusus, mana-mana saja yang telah bekerja, supaya lebih paten lagi. termasuk nanti Kaltara. Begitu investasi masuk disana Pak Deddy, maka saya pastikan disana harus tersedia kolaborasi sama orang Kaltara, ” kata Bahlil.  

Kepada Andre Rosiade, Menteri Bahlil juga menyatakan komitmennya soal tumpang tindih perijinan investasi. Kementerian Investasi disebutkan dia menggandeng BPKP unuk mengaudit permasalahan tersebut. Bahlil lantas mengingatkan Andre karena sudah mengenal lebih periode di HIPMI bahwa dirinya tidak pernah memutuskan sesuatu kemudian ditarik kembali.  

“Jadi urusan investigasi tersebut kita membentuk tim, membabitkan BPKP dan yakinlah kalau saya tidak mungkin suka untuk membiarkan pengusaha nasional kita itu dipenetrasi oleh luar. Tapi mereka juga jangan berkedok terlalu dibelakang kita. Ini kan teman-teman kita semua. Saya tahu ini modusnya, ” nyata Bahlil.

Mendapati jawaban itu, Andre lantas meminta Menteri Investasi untuk menjelaskan modus pengusaha dimaksud. Sebab apa yang disampaikan Menteri Bahlil justru berpotensi membangun pandangan namun tidak pernah sah bagaimana modus pengusaha tersebut.

“Modusnya seperti apa? Jangan kita bangun opini modus-modus tapi tidak diungkap, ” kata Andre.

“Nanti nanti audit hasil, nanti kalau sudah audit saya penyajian disini, ” kata Bahlil.

“Berapa lama auditnya?, ” tanya Andre lagi.

“Tunggu BPKP. Kalau saya dengan membuat timnya langsung, saya jawab hari ini, tapi karena ini tim ikatan maka saya tidak mampu menjawab hari ini, ” jawab Bahlil.  

Gajah Investasi Bahlil Lahadalia tunggal dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Aria Bima tersebut tidak menjawab seluruh pertanyaan Anggota Komisi VI DPR. Ia menyatakan hendak menjawab seluruh pertanyaan secara tertulis. (*)