Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Beberapa Catatan Kritis

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Beberapa Catatan Kritis

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam tanggal 2 Februari 2021, Presiden menetapkan Peraturan Negeri No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Negeri (PP) ini merupakan susunan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Membentuk Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tarikh 2019 tentang Peraturan Pengamalan Undang-Undang No. 33 Tarikh 2014 tentang Jaminan Buatan Halal (JPH).  

Karya ini adalah untuk menyorot apakah perubahan mengenai regulasi jaminan produk halal di dalam PP terbaru ini terjabarkan dengan tepat selaras dengan aturan induknya, yakni UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, dimana UU kontroversial ini turut berpengaruh pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di samping itu, setia juga mencermati sejumlah rumor krusial pada PP ini yang perlu dikritisi sebagai bahan masukan demi penambahan penyelenggaraan jaminan produk legal.  

Pertama, aspek tata. Bila disandingkan antara PP No. 39/2021 dengan PP No 33/2014, maka bakal kita dapati perbedaan menyolok pada PP No. 39/2021, dimana PP ini menyantumkan penjabaran peraturan pelaksanaan terpaut Pelaku Usaha, Pengajuan Aplikasi dan Perpanjangan Sertifikat Legal, Label Halal dan Informasi Tidak Halal, Kontribusi Kelompok, Layanan Berbasis Eletronik, beserta Penjabaran Sanksi Administratif. Isi PP ini lebih pelik ketimbang PP sebelumnya.  

Kedua, aspek substansi. Semua perubahan dalam UU Cipta Kerja telah tertuang pada PP No. 39/2021. Misalnya, pasal 42 UU Membikin Kerja ihwal perpanjangan brevet halal diatur penyelenggaraannya di dalam Pasal 82-83 PP No. 39/2021. Kemudian, Pasal 44 UU Cipta Kerja terpaut biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro serta kecil diatur penyelenggaraanya di dalam PP Pasal 81 dan Pasal 86. Selain tersebut, aturan mengenai jangka masa permohonan sertifikat halal yang diatur dalam Pasal 29 UU Cipta Kerja, penyelenggaraannya diatur dalam PP Pencetus 50 sampai dengan Bab 58.  

Masih terkait aspek substansi, penulis juga mencermati bahwa terdapat sejumlah isu krusial yang menetapkan dikoreksi sehingga dalam implimentasinya, PP ini bisa hidup memadai dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.  

Pertama, perihal LPH dan Auditor Halal. Dalam PP terbaru, turut ditambahkan pengaturan mengenai pembentukan Tim Pengesahan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tugas, dan unsur-unsur Tim Akreditasi LPH. Namun sayangnya, PP terbaru ini menyekat Auditor Halal sehingga cuma dapat terdaftar pada satu LPH (Pasal 39 ayat (2)). Padahal, Auditor Halal adalah profesi khusus serta semestinya tidak membatasi itu hanya pada 1 LPH semata. Artinya, regulasi tersebut membatasi ruang aplikasi profesi bagi para Auditor Legal.

Sebagai perbandingan, profesi adjuster, dokter, bidan, arsitek, psikolog dan lain-lain tidak memahami pengaturan pembatasan hanya di satu institusi pemberi kegiatan. Sehingga, bila hendak menetapkan, sebenarnya bisa dilakukan lulus dengan menetapkan jumlah maksimal di atas 1 (satu).  

Dengan demikian, dalam Paragraf 4 terkait Registrasi Auditor Halal semestinya tepat dilakukan oleh Auditor Legal kepada BPJPH dengan mencantumkan nama-nama LPH tempat menyala, bukan oleh LPH pada BPJH. Adapun pencabutan registrasi Auditor Halal tetap dikerjakan oleh BPJPH   secara mengirimkan salinan berita pembatalan registrasi kepada LPH-LPH tempat Auditor Halal bekerja. Jadi tambahan, penambahan jumlah izin/registrasi bagi Auditor Halal pada lebih dari 1 (satu) LPH akan memungkinkan penggandaan jumlah yang dapat jalan.

Hal ini penting untuk mengakselerasi penyelenggaraan JPH mengingat jumlah Auditor Halal dengan masih terbatas, khususnya mereka yang memiliki sertifikat kompetensi.  

Kedua, terkait pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal. Pasal 83 PP menetapkan persyaratan dokumen untuk perpanjangan sertifikat halal tidak menyertakan persyaratan dokumen masukan Penyelia Halal yang menguatkan bahwa tidak ada modifikasi PPH dan komposisi di dalam suatu produk. Padahal, sertifikat ini sesungguhnya perlu dipersyaratkan sebagai bukti dari surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa benar tidak ada perubahan PPH dan komposisi.  

Kemudian, substansi UU Cipta Kerja Pasal 44 dimaknai bahwa pemerintah dalam ini Badan Penyelenggara Jaminan Buatan Halal (BPJPH) menanggung bea sertifikasi halal bagi karakter usaha mikro dan mungil. Akan tetapi, Pasal 81 dan 86 PP No. 39/2021 memiliki tafsir yang bias sehingga potensi janji sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil selalu terbuka.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:   “Dalam hal permohonan Brevet Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Bab 79, tidak dikenai imbalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. ” 

Pasal 81 ayat (1) mensyaratkan adanya kemampuan keuangan negara, jadi bila terjadi kesulitan fiskal, maka pelaku usaha mikro dan kecil kemungkinan tidak bisa mendapatkan pembiayaan sertifikasi halal.

Kemudian dalam Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal permohonan Surat Halal diajukan oleh Karakter Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Bab 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

a. anggaran pendapatan & belanja daerah;
b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
c. pembiayaan dari persediaan kemitraan;
d. sandaran hibah pemerintah atau institusi lain;
e. derma bergulir; atau
f. sumber lain yang pasti dan tidak mengikat. ”

Sebagaimana dipaparkan, Pasal 86 menjabarkan sumber lain untuk pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro serta kecil. Walaupun demikian, ada yang luput dari PP No. 39/2021 ini. PP ini tidak mencantumkan dengan jelas aturan mengenai tata cara pembiayaan sertifikasi legal bagi pelaku usaha mikro ataupun memandatkan pengaturannya meniti Peraturan BPJPH, sebagaimana ditetapkan untuk pembayaran biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Cara (non-Mikro dan Kecil), seolah-olah yang tercantum pada Pencetus 85 ayat (6). Supaya tidak bias, selayaknya Bab 86 ditambahkan ayat yang mengatur tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan mungil melalui Peraturan BPJPH. Situasi ini diperlukan agar tak terjadi kebingungan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil mengenai sumber pembiayaan.

Ketiga, perihal label legal dan keterangan tidak legal. Kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan adalah penting (Pasal 93 dan 94). Sayangnya,   hal ini tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang kuat bagi BPJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terhadap karakter usaha (Pasal 150). Sebaliknya, BPJPH hanya berwenang menggugurkan sanksi administratif berupa keterangan tertulis bagi Pelaku Cara yang tidak mencantumkan masukan tidak halal pada produk. Sementara, BPJPH tidak berwenang menjatuhkan sanksi penarikan barang maupun denda administratif tempat pelanggaran Pasal 93. Di Pasal 93 PP No. 39/2021 disebutkan:  

“Produk yang berasal dari Target yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berbentuk gambar, tulisan, dan/atau tanda Bahan dengan warna dengan berbeda pada komposisi bakal. ”

Keempat, ihwal peran serta masyarakat dan sanksi administratif. Dalam UU Cipta Kerja bidang Jaminan Produk Halal (perubahan pada Pasal 55) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata jalan kontribusi masyarakat diatur di Peraturan Pemerintah. Namun demikian, tidak ditemukan penjabaran dibanding Pasal 55 UU Membentuk Kerja melalui PP No. 39/2021 ihwal pengaturan penyelenggaraan tata cara peran serta klub. Anehnya, beleid dalam PP hanya memuat pengulangan isi UU Cipta Kerja Perkara 55.  

Sementara, mengenai sanksi administratif pada Perkara 149 dinyatakan bahwa pengingkaran terhadap penyelenggaraan jaminan keluaran halal dikenakan sanksi administratif. Kemudian dalam Pasal 56 UU Cipta Kerja juga dinyatakan bahwa pelaku cara yang tidak menjaga kehalalan produknya setelah memperoleh brevet halal, terancam dipidana secara pidana penjara paling periode 5 (lima) tahun ataupun pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Tengah, dalam PP No. 39/2021 Pasal 149 ayat (6) tercantum bahwa denda administratif paling banyak Rp  dua miliar. Artinya, antara kejahatan denda dan sanksi administrasi dalam bentuk denda mampu dikatakan tidak ada memperlawankan.

Penutup dan Rekomendasi

PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Tanggungan Produk Halal sudah lulus jelas menjabarkan mandat dibanding UU Jaminan Produk Legal dan UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, masih tersedia sedikit yang perlu dipertimbangkan untuk peningkatan penyelenggaraan JPH ke depan, antara asing:

a. Pembatasan jumlah registrasi Auditor Halal perlu dinaikkan untuk memberi kesempatan Auditor Halal menjalankan profesinya secara maksimal, tidak hanya pada 1 (satu) LPH saja.

b. Menambah jumlah LPH yang dapat beroperasi untuk memungkinkan akselerasi penyelenggaraan JPH. Hal ini penting memikirkan jumlah Auditor Halal masih terbatas, apalagi Auditor Legal yang memiliki sertifikat kompetensi

c. Pada Pasal 86 perlu ditambahkan ayat yang mengatur kode etik pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku daya mikro dan kecil mencuaikan Peraturan BPJPH. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan karakter usaha mikro dan kecil mengenai prosedur yang harus dilalui untuk bisa menutup persyaratan “pernyataan halal” itu.

d. BPJPH perlu menjembatani Lembaga LPH negara non-muslim yang menggunakan jalur B-to-B.

Demikian beberapa catatan terkait PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Buatan Halal.

***

*)Oleh: Bukhori Yusuf, Lc., M. A. (Anggota Komisi Keyakinan DPR RI Fraksi PKS).

*)  Tulisan Opini itu sepenuhnya adalah tanggung tanggungan penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id

***

**) Contoh TIMES atau rubrik pemikiran di TIMES Indonesia terkuak untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4. 000 sifat atau sekitar 600 prawacana. Sertakan riwayat hidup kecil beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

**) Redaksi berhak tidak menatangkan opini yang dikirim asalkan tidak sesuai dengan peraturan dan filosofi TIMES Nusantara.