KPK Akan Supervisi Dua Kasus Manipulasi di Simeulue Aceh

KPK Akan Supervisi Dua Kasus Manipulasi di Simeulue Aceh

TIMESINDONESIA, SIMEULUE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan supervisi sejumlah kasus manipulasi yang ditangani BPKP Aceh termasuk dua kasus di Simeulue, Aceh.

Bahan itu diperoleh TIMES Indonesia, masa Koordinator Pencegahan KPK Wilayah DKI dan Aceh, Abdul Haris menyambangi kantor BPKP Aceh, di Banda Aceh, Jum’at, (17/7/2020).

Abdul Haris mengatakan, pendekatan penanganan kasus tindak kejahatan korupsi harus mulai dari kegiatan perencanaan sehingga bisa membongkar bintang film utama.

“Aktor utama biasanya melibatkan kepala daerah dan minimal kepala satuan kerja perangkat daerah. Jika pengungkapannya dimulai dari hilir, biasanya hanya akan menyentuh aktor setingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan saja, ” ujar Abdul Harris.

Modus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dinilai sudah sangat tepat & sangat dinanti masyarakat Aceh maupun Simeulue.

KPK diharapkan bukan hanya mengusut di Dinas PUPR saja tapi termasuk di dinas yang lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata maupun Dinas yang lain. Termasuk Pelepasan Pembelian Lahan buat irigasi di Kecamatan Simeulue Barat yang nilainya sangat fantastis yakni Rp 16 Miliar.

Kepala Dinas PUPR sendiri, selama tiga tahun tadbir Bupati Erli Hasim sudah 4 orang yang mendudukinya.

Diawal dijabat sebab Ir. Alihasmi kemudian berganti pada Ikhsan Mikaris, ST tak lama jabatan duduki oleh Ikhsan Mikaris di rotasi ke Infokom Simeulue, kemudian Bupati menunjuk Ibrahim, SP menjadi Plt. Belakangan ini Edi Arsah.

Gonta ganti jabatan Kadis PUPR dalam waktu yang sangat singkat ini diduga penuh dengan sarat kepentingan yang dapat menjadi menjawab KPK. (*)