Kontribusi Masyarakat Sebagai Upaya Menciptakan Good Governance

Kontribusi Masyarakat Sebagai Upaya Menciptakan Good Governance

TIMESINDONESIA, MALANG – Dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi pengoperasian urusan wajib, yang dimaksud kesibukan wajib adalah urusan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang biasa dikerjakan di daerah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dalam lembaga akselerasi implementasi Otonomi Daerah, bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak swasta sebagai dalam satu sistem dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sehubungan dengan peristiwa itu, masyarakat menjadi salah mulia unsur otonomi daerah yang dikasih ruang gerak politik agar bersama-sama dengan pemerintah daerah dan bagian swasta berupaya untuk melaksanakan jentera pemerintahan agar berjalan dengan indah.

Di kegiatan musrenbang tersebut diperlukan peran antara Pemerintah Daerah dan klub untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan antar keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Kawasan dan masyarakat setempat yang pokok pada kegiatan musrenbang menjadi lupa satu kegiatan yang memerlukan kontribusi masyarakat yang tinggi.

Hal ini menjadi acuan bersama dalam membahas usul kegiatan melalui musrenbang tingkat kecamatan agar bisa bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja demi kemajuan daerah setempat agar lebih baik dan mandiri.

Partisipasi masyarakat selalu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. partisipasi merupakan bagian penting dari budaya bangsa Indonesia yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputusan bersama.

Dengan kata lain, apapun dengan menjadi hasil ataupun keputusan musyawarah mufakat tersebut sudah menjadi tanggung jawab bagi semua peserta perhimpunan dalam konteks ini adalah bangsa.

Jadi peran dari masyarakat tersebut membina rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah ini mengatur sistem perencanaan yang bersifat top down serta perencanaan dengan bersifat bottom up untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi masyarakat.

Pada hal ini upaya penciptaan wadah partisipasi oleh pemerintah yaitu musrenbang tersebut, yang merupakan perencanaan kegiatan RKPD (Rencana Kerja Negeri Daerah) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Dalam kegiatan musrenbang inilah pola bottom up digunakan, yang dilaksanakan dibanding tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Akan tetapi ruang partisipasi masyarakat yang terbuka hanya ada di musrenbang tingkat keluharan.

Hal ini dikarenakan karena pemerintah keluharan menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Di dalam proses mencapai good governance, karakter stakeholder dari masyarakat, pemerintah maupun swasta menjadi sangat penting dalam perumusan perencanaan pembangunan yang digunakan untuk kepentingan bersama-sama.

Bagaimana dengan kontribusi aktif masyarakat dalam perencanaan pendirian sangat penting dalam bentuk partisipasinya pada pelaksanaan musrenbang.

Disini menjadikan musrenbang berperan sebagai ruang publik sebab dengan adanya pasrtisipasi masyarakat itu maka perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan aspiratif mengikuti berdaya guna sesuai dengan problematika yang dihadapi masyarakat dan hajat urgen yang harus dipenuhi.

Dari dasar partisipasi ini menuntut agar umum harus diberdayakan, diberi kesempatan serta diikutsertakan agar berperan dalam proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sekaligus pengawasan atau kebijaksanaan publik.

Partisipasi dari masyarakat menjadi dominasi dari adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditujukan kepada masyarakat dalam konsep good governance.

Adanya peran keterlibatan masyarakat dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam kontribusi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan agar menjadi lebih terarah, yang berarti rencana dan program pembangunan dengan disusun itu merupakan kesesuaian sebab yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat berjalan untuk memperoleh informasi mengenai perihal, kebutuhan dan bagaimana sikap kelompok setempat.

Dengan adanya ruang publik yang disediakan untuk masyarakat ini akan menjadikan masyarakat lebih mempercayai kalender atau proyek pembangunan sebab klub merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, dengan itu masyarakat akan mengetahui bagaimana seluk beluk proyek tersebut dan juga mau memiliki rasa kepemilikan terhadap order tersebut.

Dan partisipasi ini merupakan bentuk dari demokrasi, karena masyarakat mengikuti berpendapat dalam menentukan bagaimana perencanaan pembangunan yang sesuai untuk daerahnya tersebut.   (*)

Fictera Margareta mahasiswi menuntut pemerintahan, FISIP UMM, angkatan 2018

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, tidak menjadi arah tanggungjawab redaksi  timesindonesia. co. id

*)   Kopi TIMES atau  rubrik pemikiran di TIMES Indonesia  terbuka buat umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup sedikit beserta Foto diri dan cetakan telepon yang bisa dihubungi.

*)   Tulisan dikirim ke alamat e-mail:   [email protected] co. id

*)  Sidang pengarang berhak tidak menayangkan opini dengan dikirim.