Ketua DPD RI LaNyalla Kata Peran Keluarga Suarakan PPKM Darurat

Ketua DPD RI LaNyalla Kata Peran Keluarga Suarakan PPKM Darurat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejak kemarin, Sabtu, 3 Juli, PPKM Kritis mulai diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak klub mendukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Implementasi PPKM Darurat mencakup 48 Kabupaten/Kota dengan nilai Assessment 4, serta 74 Kabupaten/Kota dengan nilai Assessment 3 di seluruh Pulau Jawa dan Bali.

“Kebijakan PPKM Darurat harus dibarengi dengan partisipasi warga, sebab bahan pemerintah menurunkan penambahan urusan Corona akan sulit makbul apabila masyarakat abai. Maka saya mengimbau, mohon kira-kira kepada masyarakat di Pulau Jawa dan Bali buat mematuhi segala aturan semasa PPKM Darurat, ” perkataan LaNyalla, Minggu (4/7/2021).

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan, siapapun yang melanggar PPKM Darurat dengan membuat kerumunan bisa dipidana dengan pasal di KUHP, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU tentang Wabah Penyakit Menular.

Ada sejumlah aturan dengan diterapkan selama PPKM Gawat, seperti kebijakan 100 persen work from home (WFH) bagi perkantoran maupun kongsi di luar sektor pokok dan kritikal. Hanya perut sektor tersebut yang diperbolehkan menerapkan kebijakan work from office (WFO), dengan kaidah yang ketat.

Sektor esensial itu mencakup bidang keuangan, teknologi informasi, perbankan. Dunia komunikasi, perhotelan, penanganan karantina, hingga industri yang mengarah ekspor juga masuk pada kategori sektor tersebut.

Sementara sektor kritikal itu sebab bidang energi, kesehatan, ketenteraman, logistik dan transportasi, pabrik makanan dan minuman, petrokimia, semen, hingga objek genitalia nasional, strategis nasional, guna dasar listrik dan cairan serta pemenuhan pokok bangsa.

“Maka penting sekali bagi perusahaan dan perkantoran pada sektor esensial dan kritikal memberikan surat tugas bagi pegawainya yang harus hidup di kantor. Dengan demikian, petugas akan memberikan kerelaan bagi pegawai baik masa di perjalanan, maupun kala sedang beraktivitas dalam pekerjaannya, ” ucapnya.

Kata LaNyalla, PPKM Darurat juga menyusun agar pembelajaran dilakukan dengan sistem online. Tidak tersebut saja, aturan perjalanan muncul kota yang semakin cermat, termasuk dengan menunjukkan tulisan vaksin bagi penumpang secara bukti dokumen bebas Covid (PCR atau antigen secara hasil negatif).

“Satgas Covid-19 juga mengeluarkan Surat Informasi Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan kunjungan di dalam negeri selama PPKM Darurat. Mulai dari pengetatan protokol kesehatan, sampai pelarangan melakukan percakapan dan makan dan minum semasa perjalanan, ” urainya.

PPKM Darurat juga membatasi pergeseran masyarakat. Korlantas Polri menyiapkan 407 posko penyekatan mobilitas warga di Jawa dan Bali.  

Bahkan Polda Metro Jaya menutup kanal keluar-masuk ibu kota, DKI Jakarta, sehingga masyarakat dilarang melakukan mobilitas di luar kegiatan yang diizinkan satgas Covid-19 di masa PPKM Darurat.

“Ada 63 titik penjagaan di sejumlah buku jalan ke Jakarta, tiba dari ruas jalan pada kota, jalan tol, datang perbatasan menuju Jakarta. Penjaga akan memantau mobilitas warga selama PPKM Darurat secara melakukan penyekatan, termasuk di tol dalam kota, ” terang LaNyalla.

Jam operasional transportasi umum juga menjadi lebih pendek dengan penumpang yang semakin terbatas. Untuk itu LaNyalla meminta kepada warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, untuk betul-betul memperhatikan jadwal operasional transportasi umum.

Selain tersebut, mal dan pusat perbelanjaan harus ditutup selama PPKM Darurat berlangsung. LaNyalla menyadari akan banyak sektor daya yang terdampak akibat kecendekiaan ini, namun ia berniat para pengusaha tetap mampu berinovatif agar usahanya lestari berjalan saat PPKM Darurat diberlakukan.

“Toko-toko bisa berkarya dalam menjalankan usaha ataupun penjualannya. Misalnya dengan melayani penawaran melalui sistem online, sehingga walaupun secara wujud toko tutup, tapi metode perdanganan masih tetap mampu dilakukan. Dengan demikian, pegawai juga masih bisa mengaduk-aduk nafkah dan tidak menetapkan mengalami pemutusan hubungan kegiatan, ” jelas dia.

Untuk supermarket, pasar tradisional, gardu kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari masih diperbolehkan buka, tetapi dibatasi jam operasional datang pukul 20. 00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen (lima puluh persen). Untuk apotik dan toko obat bisa sibak full selama 24 tanda.

PPKM juga masih mengizinkan restoran atau tempat santap untuk buka, namun tak boleh makan di tempat (dine in). Restoran kudu menerapkan sistem take away atau delivery kepada pelanggan.

“Saya rasa sistem delivery ini akan membantu praktisi yang mengandalkan pemasukan harian untuk bekerja, seperti driver ojek online, ” ucap LaNyalla.

Mantan Ketua Ijmal PSSI tersebut pun menodong masyarakat memaklumi aturan PPKM Darurat yang mewajibkan wadah ibadah, area publik, rajin, dan tempat wisata ditutup. Begitu juga terhadap kegiatan sosial, seni/budaya, dan olahraga.

“Dengan ditutupnya tempat ibadah, bukan berarti kita tidak bisa menjalankan kewajiban ibadah karena kita masih bisa melakukannya dari rumah. Perlu diingat, kebijakan ini dibuat untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 yang saat ini kondisinya cukup parah, ” ujarnya.

“Saya juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk melarang setiap bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan. Peran perangkat desa sangat penting untuk memantau dan memberi pembinaan kepada warganya, ” imbuh LaNyalla.

Tak hanya itu, Ketua DPD RI LaNyalla menilai, peran keluarga sebagai kelompok lingkungan terkecil juga tidak kalah pentingnya. Sebab, setiap anggota keluarga harus saling mengingatkan agar aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah selama masa PPKM Darurat. (*)