Kepala Jokowi Diminta Segera Menindaklanjuti UU Pesantren Melalui Perpres

Kepala Jokowi Diminta Segera Menindaklanjuti UU Pesantren Melalui Perpres

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presidium Nasional BEM Pesantren Muhammad Naqib Abdullah meminta, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 terkait Pesantren segera diturunkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden RI Jokowi (Joko Widodo).

Laki-laki yang biasa sapa Gus Naqib itu berpendapat, pesantren merupakan tempat Pendidikan terbaik untuk mencerdaskan budak bangsa.

Melalui Perpres itu nantinya diharapkan bisa menjelma payung hukum dan meningkatkan peran pesantren untuk meningkatkan kualitas adab dan intelektual para pemuda bangsa.

“Kami berharap, kepada Bapak Presiden yang terhormat agar cepat memberikan tindak lanjut terkait Undang-Undang Pesantren untuk diteruskan melalui Perpres, ” katanya kepada TIMES Indonesia, Kamis (9/9/2021).

Seperti yang diketahui, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah disepakati sejak 15 Oktober 2019 lalu. Namun datang sekarang, aturan turunannya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) belum juga direalisasikan.

“Santri ini punya peran sangat istimewa untuk membantu kemajuan Nusantara. Bukan hanya akan memperoleh Pendidikan agama dan halal saja, tetapi santri hendak mendapatkan softskill berupa pelatihan kewirausahaan dan kecerdasan adabiyah yang merupakan skill khusus yang tidak akan didapatkan dipendidikan manapun, ” nyata Gus Naqib.

Gus Naqib meyakini, UU Pesantren tersebut akan menjadi aset penting yang perlu kita jaga dan realisasikan secara tetap. Salah satunya yang tercantum pada UU Pesantren pasal 49 Ayat 1 mengenai Dana Abadi Pesantren dengan berbunyi: “Pemerintah menyediakan & mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan adalah bagian dari dana baka pendidikan”.

Berikut poin sempurna UU Pesantren:

1. Wacana Kuning

UU Pesantren disetujui, lembaga pendidikan pesantren kudu mengajarkan para siswanya memakai kurikulum kitab kuning. Kejadian ini sesuai dengan Urusan 1 ayat 2 serta 3 dalam RUU Pesantren.

2. Lembaga Mandiri

Salah satu isi UU Pesantren, menerangkan bahwa keberadaan pesantren jadi lembaga yang mandiri. Sebab, pesantren memiliki ciri istimewa sebagai institusi yang memendam nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT.

3. Kiai Cerdas Pesantren

Dalam Pasal 5 UU Pesantren, disebutkan kalau pesantren harus memiliki kiai. Hanya saja, pada bab 1 ayat 9 buya harus seorang pendidik dengan memiliki kompetensi ilmu agama berlatarbelakang pendidikan pesantren.

4. Proses Pembelajaran

UU Pondok mengesahkan proses pembelajaran yang khas, yakni ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan institusi formal lainnya dengan menutup jaminan mutu pendidikan.

5. Dapat Dana Abadi

Dan terakhir, salah satu poin UU Pesantren menjelaskan bahwa pesantren akan mendapatkan simpanan abadi dari pemerintah. Keyakinan tersebut masuk dalam Perkara 49 ayat 1 serta 2.

“Realisasinya Dana Langgeng ini diharapkan nantinya mampu menunjang fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren sehingga para-para santri akan merasa enak dan semangat untuk mengemban ilmu. Dengan adanya laksana itu, pesantren akan menjadi sumbangsih terbesar negara di hal melahirkan pemuda yang berintelektual dan berakhlakul karimah, ” ujarnya soal UU Pesantren. (*)