Kemenag Kota Malang: Urus Perikatan? Dilarang Beri Imbalan ke Petugas KUA

Kemenag Kota Malang: Urus Perikatan? Dilarang Beri Imbalan ke Petugas KUA

TIMESINDONESIA, MALANG – Sejumlah pegawai Kemenag Kota Sial turun ke jalan mengabulkan sosialisasi Program Pagar Perikatan (pencegahan gratifikasi pernikahan). Itu menyasar pada pengendara pada kawasan Jalan Merdeka dan masyarakat yang berada dalam Alun-Alun Kota Malang, Kamis (8/4/2021).

Dalam mengurus ijab kabul di Kantor Urusan Keyakinan (KUA) setempat, masyarakat dilarang memberikan imbalan dalam wujud apapun kepada petugas KUA. Tindakan tersebut dilarang dan sudah ada aturan beserta sanksinya.

Kepala Seksi Petunjuk Masyarakat Islam Kemenag Praja Malang, Drs H Moh Rosyad, M. Si menetapkan semua petugas dilarang menyambut imbalan dalam bentuk apapun.

Dalam pengurusan pernikahan, logat Rosyad, masyarakat seharusnya memperoleh pelayanan prima serta tidak dipungut biaya apapun nama lain gratis.

“Kami mau biar masyarakat paham dan tegas untuk tidak menganjurkan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas KUA. Birokrasi harus bersih, efektif, mudah, cepat dan tidak berbelit-belit, ” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan gratifikasi pernikahan. Petugas yang berada di bawah Kemenag juga diberikan pemahaman biar tidak mau menerima segala pemberian dari masyarakat.

“Sedangkan masyarakat juga kami harapkan tidak memberikan imbalan, tercampak pemerintahan ini bersih sebab gratifikasi. Sedikit-sedikit kami berjuang untuk mengubah pola budi itu, ” jelasnya.

Rosyad menerangkan, dalam mengurus ijab kabul, semua ketentuan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014, bahwa bagi mempelai dengan menikah (akad) di ENGKAU, tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis.

Sedangkan bila mempelai ingin melangsungkan akad pernikahan di luar KUA, ada biaya tambahan yang harus dibayar yakni Rp600 ribu.

“Bayarnya bukan ke petugas KUA loh ya. Tapi langsung ke bank. Tidak diperbolehkan ada pembicaraan uang dengan petugas KUA. Ini (biaya Rp 600 ribu) berlaku seluruh Indonesia, tidak hanya Kota Sebal, ” bebernya.

Pihaknya menjamin meskipun masyarakat yang punya hajat tidak menyerahkan imbalan kepada petugas KUA, mereka akan tetap memperoleh pelayanan sesuai SOP. Justru, masyarakat yang ikut turut menyukseskan program Pagar Nikah ini akan mendapatkan catatan dari Kemenag setempat.

Kepada petugas KUA yang jantan melanggar aturan ini mau dikenakan sanksi. Jika benar menerima imbalan dalam bentuk apapun, oknum petugas tersebut akan diganjar sanksi maka turun pangkat.

“Ya, bisa diturunkan kepangkatan, kita tunda, kita stafkan, tergantung hasil investigasi. Ketika ada laporan, kita buktikan betul perdana kita rapatkan, ” pungkasnya.

Kemenag Kota Malang berharap melalui kegiatan sosialisasi dalam tempat umum ini kelompok memahami bahwa mengurus pernikahan tidak ribet dan tak boleh ada gratifikasi.

Pada aksi Kemenag Kota Udi ini, petugas yang dihadiri Kepala KUA se-Kota Udi membawa poster dan banner bertuliskan “Terimakasih Anda Tak Memberikan Imbalan Apapun pada Petugas KUA Atas Servis Kami”. (*)