Ini Sikap Yogyakarta Executive Watch terpaut Kasus Korupsi di Kemensos RI Tahun 2020

Ini Sikap Yogyakarta Executive Watch terpaut Kasus Korupsi di Kemensos RI Tahun 2020

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dewan Penasihat sekaligus pendiri Yogyakarta Executive Watch atau YEW, Drs. Gandung Pardiman, M. M mengatakan melihat kondisi kenegaraan kita, saat ini ada banyak kasus dugaan penyimpangan dan korupsi dengan masih hidup dan masif,   karena itu pentingnya pengaktifan balik YEC sebagai lembaga penggiat anti korupsi dan pengawas jalannya kinerja pemerintahan eksekutif.

Pernyataan sikap YEC terkait kasus korupsi di Kementerian Baik (Kemensos RI) dan dalam rancangan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2020 sebagai beserta; YEW merupakan organisasi non negeri yang berdiri sejak awal 2000-an dan terus eksis hingga zaman ini. YEW telah berkiprah dengan nyata dan terbuka dalam buram pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kiprah itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam; Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Terbuka dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.  

Selanjutnya Peraturan Negeri (PP) No. 71 Tahun 2000 juncto PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengoperasian Kontribusi Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

Deklarasi-pengaktifan-kembali-YEW-2.jpg

Sehubungan dengan kiprah tersebut sekaligus menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2020, YEW telah melakukan reorganisasi secara penyegaran kepengurusan menampilkan anak-anak bujang yang progresif dan berpikiran lulus.

Mengenai kepengurusan YEW terdiri atas Pengasuh, Penasihat, Dewan Pakar dan Eksekutif yang didukung bidang-bidang laksana bidang pengaduan masyarakat, bidang investigasi, Litbang dan lainnya.

Menyikapi diungkapnya telaahan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bantuan Sosial untuk penanganan Covid-19 di Kemensos RI yang ikut menyeret Menteri Sosial sebagai tersangka ada beberapa yang perlu kami sampaikan, Pertama;   YEW mengapresiasi KPK yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi di kementrian KKP dan kementrian sosial dan menarik kedua menteri tersebut yakni menteri KKP Edi Praboro dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Kedua, YEW meminta kepada KPK agar mengusut sempurna kasus korupsi bansos Covid- 19 di kementrian sosial hingga ke daerah – daerah. Berikutnya, Ketiga, YEW menyatakan pelaku korupsi bansos untuk penanggulangan bencana  pandemi Covid-19 sudah selayaknya dihukum seberat awut-awutan beratnya, yakni hukuman mati.

Fajar Muliawan SH selaku Direktur eksekutif YEW mengatakan, kasus korupsi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Berbagai elemen masyarakat harus bergerak untuk melawan tindakan korupsi tersebut.

“Saya sangat bertarak. Bagaimana tidak, bantuan sosial untuk menangani terdampak Covid-19 dikorupsi. Tersebut sangat keterlaluan, Covid-19 ini sebuah bencana dan dana untuk penanganan bencana yang sangat dibutuhkan klub dikorupsi. Ini harus diusut sempurna hingga ke daerah – daerah, ” jelas Fajar.

Sementara itu, Gandung meminta para relawan untuk masuk langsung ke masyarakat untuk menyidik adanya dugaan penggunaan bantuan baik untuk kampanye dan pemenangan pilkada 2020. “Sejumlah program pemerintah buat masyarakat disalahgunakan untuk kampanye pemenangan pasangan calon bupati dan pengantara Bupati, ” ujarnya

Ia menyampaikan di dalam saat kampanye lalu ditemukan suatu selebaran tentang program pemerintah untuk penerima bantuan yakni anak berantakan anak sekolah, tetapi saat penyampaian kepada masyarakat ditumpangi pasangan calon dengan memasang foto pasangan calon. Padahal program tersebut adalah agenda pemerintah.

“Ini politik gentong Babi, nebeng program resmi pemerintah. Penyelewengan bagaikan ini juga harus diusut, ” kata Gandung dalam acara Deklarasi Pengaktifan Kembali YEC di Ballroom Lt. 5 Hotel New Saphir Yogyakarta pada Senin (7/12/2020)siang

Bahkan, imbuh Gandung, nama Sultan pun dicatut  saat memberikan bantuan wajan serta telor oleh pasangan  calon bupati wakil bupati dengan. menempelkan stiker  foto pasangan calon yang terlibat dengan  pesan  bahwa hadiah bingkisan dari Sri Sultan HB X.   “Ini bentuk pembodohan & pembohongan  rakyat yang  perlu diusut secara tuntas, ” katanya

Oleh karena itu, para relawan YEW kudu turun langsung di tengah umum untuk menyelidiki adanya penyelewengan itu. Jika ditemukan cukup bukti  maka akan dilanjutkan ke proses adat.   “Hal ini penting dilakukan agar penyelewengan dari program negeri untuk masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin, ” ungkapnya

YEW adalah arah dari masyarakat untuk ikut beserta mengawal jalannya pemerintahan yang good and clean governance. Yogyakarta kudu bisa benar-benar lebih bersih daripada korupsi. Karena itu, kita bekerjasama dengan seluruh stakeholder penegak adat. Kita tidak akan ragu-ragu untuk ikut serta di dalam cara penegakan. Tentunya, sesuai dengan daya dan profesi kami.

“Kita mempunyai kira-kira divisi, ada pencegahan, advokasi, pendalaman, pelaporan, olah data, hingga pemasokan. Kemudian, yang paling penting, kita mandiri, berdiri sendiri, tanpa disupport pihak manapun, ” papar Gandung Anggota DPR RI yang juga sebagai Pembina Yogyakarta Executive Watch periode 2020 hingga 2023. (*)