HNW: Oposisi Menyehatkan Demokrasi

HNW: Oposisi Menyehatkan Demokrasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI   Hidayat Nur Wahid,   menegaskan,   konstitusi dalam Indonesia tidak mengatur soal oposisi. Namun, kehadiran kelompok politik di luar federasi pemerintah yang disebut   oposisi,   turut   berkontribusi untuk menyeimbangkan demokrasi di Indonesia.  

Secara melakukan prinsip check and balances serta melaksanakan amanat rakyat, maka berapa pula jumlah Partai dan bagian dewan yang beroposisi, telah berperan menyelamatkan praktek demokrasi di Indonesia, agar langgeng dalam koridor Pancasila serta UUD  1945. Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid   saat   bersemuka Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS se-Jakarta Selatan di Jakarta Daksina pada Minggu (5/8/2021).  

Menurut HNW,   seandainya ada pihak yang mempersoalkan kegunaan “oposisi” di sedang   mayoritas mutlak golongan di parlemen yang berkoalisi dengan pemerintah, HNW mengingatkan pentingnya memperhatikan aturan konstitusional bahwa DPR juga berperan untuk mengawasi dan mengontrol Pemerintah, darimanapun juga latar organisasi politik anggota DPR tersebut. Apalagi memperhatikan keterangan dan dinamika di kongres.  

“Memang Partai Federasi itu berjumlah 85 upah di DPR, tetapi apakah efektif meloloskan semua maunya koalisi? dan membuat kedudukan Partai-Partai non koalisi menjadi tidak diperlukan? ” tanyanya.  

Walaupun jumlah golongan oposisi sedikit, kata Hidayat tetapi berbagai capaian sudah berhasil dilakukan. Bahkan mendapat dukungan dari Partai-Partai non oposisi juga. Misalnya, PKS dan Demokrat yang dalam luar koalisi berhasil menumpukan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Bahkan   RUU, tersebut saat sekarang sudah tidak ada dalam Prolegnas.  

“Kami juga tegas menegah amandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa kedudukan Presiden, ” ujarnya.  

Meski jumlahnya sedikit, tidak berarti kerja partai oposisi   tidak efektif. “Buktinya, banyak juga yang berhasil, sekalipun memang banyak juga yang diputuskan secara voting sehingga mayoritaslah yang memenangkan keputusannya, ” ujarnya.  

Beberapa keberhasilan non-koaliasi dalam antaranya, lanjut HNW, merupakan kala kritikan PKS bersama berbagai elemen masyarakat diterima oleh Pemerintah, seperti soal   Perpres Investasi Miras. “Perpres itu kemudian ditarik dan diperbaiki oleh Kepala Jokowi. Hal itu dikarenakan kerasnya suara penolakan lantaran parlemen dan masyarakat, ” ujarnya.  

Ada juga kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait   Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang menghilangkan frasa agama. Juga Kamus Cerita yang tidak mencantumkan penuh tokoh umat Islam. Kamus ini diterbitkan oleh Direktorat Sejarah DIrjen Kebudayaan Kemendikbud. “Kebijakan itu akhirnya dikoreksi, setelah ada kritikan yang keras dari oposisi dalam parlemen dan Ormas-Ormas dengan ada di masyarakat, ” ujarnya.  

HNW menambahkan apabila ada yang mempertanyakan kegunaan oposisi di parlemen, maka bukti-bukti di untuk hanya sedikit dari banyak contoh dan bukti dengan ada. “Jadi, apakah antitesis itu tidak berguna? Sungguh, sangat berguna, apabila mengingat penyelamatan demokrasi, ketaatan pada aturan konstitusi, dan sebagian hasil kerja sebagaimana dikenal di   atas, ” ujarnya.

Meski begitu, HNW mengakui, jumlah suara betul mempengaruhi keputusan di DPR RI. Sekalipun Pancasila memberikan sila permusyawaratan, tetapi banyak mekanisme pengambilan keputusan juga dilakukan melalui voting.

“Kendalanya memang ketika voting. Tapi semoga itu juga mengingatkan tanggungjawab Rakyat ketika mempergunakan kedaulatannya memilih wakil-wakil itu di DPR, ” ujarnya.

Selaku partai oposisi, kata pendahuluan Hidayat   saat itu   PKS berusaha memelihara dan menegakkan konstitusi serta demokrasi. Antara lain, secara menolak wacana perpanjangan kala jabatan presiden maupun proposal referendum yang tidak memiliki landasan hukum   pada Indonesia. Selain itu, dibanding dalam Parlemen, PKS juga terus menyuarakan aspirasi Kaum soal penolakan rencana peranjakan ibukota negara. Selain payung hukumnya belum ada, serupa prioritas anggaran dan menghiraukan negara mestinya untuk atasi covid-19 dengan segala dampaknya. Juga agar Presiden lebih mendahulukan melaksanakan janji-janji kampanyenya sendiri, karena program pemindahan Ibukota Negara tidak ada dalam janji kampanye.

“PKS akan menolak itu seluruh dengan argumentasi yang berpengaruh dan konstitusional yang membawa maslahat yang lebih cara bagi Rakyat, bangsa & negara, untuk melaksanakan keterangan Rakyat Indonesia pemilik kedaulatan, ” kata Hidayat Sinar wahid.   (*)