DPRD Kabupaten Cirebon Dorong DLH Kerjakan Pengadaan Lahan TPAS

DPRD Kabupaten Cirebon Dorong DLH Kerjakan Pengadaan Lahan TPAS

TIMESINDONESIA, CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Pemkab Cirebon untuk bisa segera mengakhiri persoalan sampah yang selama itu menjadi masalah bagi daerah yang memiliki 40 kecamatan ini.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (15/6/2020). mengaku telah membahas, upaya penanganan kotor.

“Kami sudah mengadakan rapat, dihadiri, konvensi kepala desa, Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Perumahan Zona Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semua komponen sudah bersepakat. Menyanggupi bersama-sama mengakhiri permasalahan Kabupaten Cirebon bebas sampah, ” ujarnya.

Setelah disepakati, nantinya umum mengumpulkan sampah di satu titik dari masing-masing desa.

“Tekhnisnya warga seluruh dikondisikan, agar membuang sampah ditempat yang disediakan, ” ungkapnya.

Kemudian, DLH bertanggungjawab dalam hal pengangkutannya di masing-masing TPS sampah di masing-masing desa.

“Jadi kumpul angkut, kumpul mengambil, gitu, ” tuturnya.

DPKPP sudah menyanggupi untuk pengadaan tanah terhadap Wadah Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) serra tahapan fisibility study (FS) dengan dimana pada tahun ini seluruh persiapan tersebut dapat rampung.

“Sehingga di tahun berikutnya pengadaan tanah selesai, sudah ada kesanggupan, ” bebernya.

Untuk mempersiapkan mega proyek itu, Hermanto mengatakan DLH membutuhkan anggaran yang besar sesuai dengan hasil pemaparannya DLH.

“Di bidang persampahan membutuhkan Rp 32 miliar. Anggaran yang disediakan untuk DLH secara keseluruhan Rp 32 M. Rencana strategi (Renstra) untuk tahun sekarang cuma Rp 32 M, itu untuk keseluruhan habis semua. Apalagi untuk persampahan cuma Rp6, 8 miliar, oleh sebab itu angkanya jauh sehingga belum tersedia titik temu, ” ujarnya.

Jumlah taksiran tersebut, sambung Hermanto, dibutuhkan buat dipergunakan bagi pengadaan angkutan truck pengangkut sampah sebanyak 30 unit kendaraan.

“DLH mengajukan untuk kepentingan kotor Rp 32, 8 miliar dengan rasional dong. Disamping memang DLH juga harus efisiensi, anggaran begitu untuk pengadaan angkutan ditambah bala yang dibutuhkan 30 armada, ” ungkapnya.

Dari hasil pembahasan, Hermanto mengetahui ternyata DLH hanya memiliki 10 unit truck pengangkut sampah dari keluarga. Padahal, kebutuhan untuk Kabupaten Cirebon, dilihat dari jumlah kecamatan saja, sebanyak 40 kecamatan. Dirinya menilai wajar saat ini sampah menjadi hiasan pemandangan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

“Hanya 10 unit, yang fix bisa mengangkut sampah dari rumah tangga. Selebihnya, ada yang tidak bisa dioperasikan. Makanya butuh banyak armada sedang, ” paparnya. (*)