Cerita Hari Ini: 22 Juli, Hari Bhakti Adhyaksa & Sejarah Kejaksaan

Cerita Hari Ini: 22 Juli, Hari Bhakti Adhyaksa & Sejarah Kejaksaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Cerita hari ini mencatat pada setiap 22 Juli, Indonesia mengingat Hari Kejaksaan atau Keadaan Bhakti Adhyaksa. Adapun memori Kejaksaan di Nusantara benar panjang dan secara umum dibagi dari era pra kemerdekaan dan era sesudah merdeka. 22 Juli serupa mencatat peristiwa lain, lupa satunya adalah KPU menetapkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

1960: Hari Bhakti Adhyaksa

Kejaksaan mulai berdiri menjadi lembaga sendiri sejak 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No. 204/1960. Inilah yang menjadi pokok penetapan Hari Bhakti Adhyaksa. Untuk tahun ini, inti yang diusung adalah  “Berkarya untuk Bangsa”.

Dikutip dibanding Majalah Adhyaksa Indonesia, introduksi jaksa pada masa saat ini merujuk pada kata dhyaksa dari bahasa Sansekerta di era kerajaan sebelum kolonialisme menguasai Nusantara.
   
Pada periode Kerajaan Majapahit, istilah-istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa dalam bahasa Sansekerta mengacu di posisi dan jabatan terbatas di kerajaan.

Menurut W. F. Stutterheim, peneliti Belanda, dhyaksa merupakan pejabat Negara pada era Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim dengan bertugas menangani masalah peradilan pada sidang pengadilan. Masa bertugas, para dhyaksa dipimpin seorang adhyaksa, yakni ketua tertinggi yang memimpin & mengawasi para dhyaksa.
   
Sebelum Merdeka
Lembaga penuntutan baru hadir ketika Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan Rrechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie pada 18 April 1827 dengan mengadopsi sistem dengan berlaku di Prancis. Sejak itulah dikenal procuceur general, jabatan seperti Jaksa Besar RI sekarang.

Pada 194i, Belanda mengubahnya menjadi Herziene Inlandsch Reglemeent (HIR) dalam 1941, barulah dikenal institusi penuntut umum yang maujud sendiri di bawah procureur general.

Para jaksa mempunyai statusnya sebagai penuntut umum yang  sebenarnya sejak era pemerintahan Jepang, sebagaimana tertuang pada undang-undang zaman perebutan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti sebab Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944, dan Cetakan 49/1944. Sejak itu, kejaksaan sudah berada pada seluruh jenjang pengadilan, mulai Mahkamah Negeri (tihooo hooin), Pengadilan Tinggi (koootooo hooin), mematok Pengadilan Agung (saikoo hooin).
   
Setelah Merdeka

Secara yuridis formal, Kejaksaan RI telah ada semenjak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni 19 Agustus 1945, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan di struktut Negara RI, yaitu dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Saat itu, Jaksa Istimewa RI adalah Gatot Taroenamihardja.

Sejak proklamasi kemrdekaan, suruhan openbaar ministrie atau mahkamah terbuka pada tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR dijalankan magistraat. Kaa magistraat di dalam HIR juga diganti dengan kata jaksa, sehingga jaksa menjadi penuntut umum di dalam pengadilan negeri.
   
Kejaksaan MENODAI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara selalu seiring perputaran waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Kediaman pemimpin, organisasi, dan norma kerja kejaksaan juga mengalami berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan sistem ketatanegaraan.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet membatalkan bahwa kejaksaan menjadi bagian dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal satu Agustus 1960 yang legal sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Bagian Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kejadian yang melibatkan Menteri Yustisi. Tanggal 22 Juli tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau ulang tahun institusi Kejaksaan Utama RI.

2014: Jokowi – Jusuf Kalla Menangi Pilpres 2014

KPU (Komisi Pemilihan Umum) di 22 Juli 2014 menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang Pilpres 2014.

KPU menyatakan dari buatan rekapitulasi suara di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53, 15% atau 70. 633. 576 suara.

Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46, 85% atau 62. 262. 844 pandangan, yang membuat Jokowi ulung 8. 370. 732 suara atas Prabowo.

Pasangan Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober 2014, tepat 5 tarikh setelah awal masa kedudukan kedua Presiden Susilo Jelas Yudhoyono. (*)