Bung Hatta dan Konsepsi Ekonomi Kerakyatan

Bung Hatta dan Konsepsi Ekonomi Kerakyatan

TIMESINDONESIA, MALANG – Sebagian besar kawan-kawan saya begitu tertarik dengan sosok Bung Hatta. Mereka sangat mengidolakan sang proklamator melebihi kekagumannya pada jemaah figur yang lain. Alasannya beragam. Sebagian dari itu mengidolakan Hatta karena terinspirasi kiprahnya dalam pentas pergerakan nasional. Sementara yang lain karena tergoda dengan percikan pemikiran yang diwariskan oleh Bung Hatta. Kendati motif keduanya berbeda, tetapi sosok Bung Hatta, bagi itu telah menjelma sebagai aktivitas nadi yang menghidupkan putaran aktivisme lintas generasi.

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia dibesarkan dari ibu berlatar pebisnis dan sang ayah sebab kalangan sufistik. Dari sentuhan kasih sayang dan didikan keluarga membentuk Hatta menjadi pribadi yang sederhana, jujur dan moderat. Ketika Hatta baru berusia tujuh tahun, ayahnya meninggal dunia. Kalaupun ia hidup sebagai yatim, tak menyulut semangat Hatta untuk mengenyam pendidikan.  

Studi tingkat dasar ia peroleh di Europeesce Lagere School (ELS). Setelah lucut pada 1913, ia meneruskan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di kota Padang. Selama dalam padang, Hatta kerap bersatu dengan masyarakat yang terorganisir dalam serikat usaha dengan bertujuan meningkatkan derajat suku pribumi. selain itu, ia menghabiskan waktu dengan bercampur dalam organisasi Jong Sumatranen Bond (JBS) Cabang Medan. Aktivisme Hatta berlanjut tatkala ia hijra ke Batavia melanjutkan studi di Pirns Hendrik Handels School (PHS), yang ia tuntaskan dalam tahun 1921. Selain studi di Batavia, Hatta selalu terlibat dalam gerakan kebijakan Jong Sumteranean Bond sentral, yang kelak ia diangkat menjadi bendahara. Pergulatan kebijakan inilah yang kemudian menyuburkan benih-benih nasionalisme dan kepakarannya di bidang ekonomi. Sesudah lulus di PHS, Hatta menempuh studi di daerah kincir angin dengan menjemput jurusan ekonomi di Erasmus University. Di Kampus ini lah aktivisme politik Hatta berlanjut, dan tak kalah penting, identitas pemikiran ekonominya menjumpai orisinilitas.

Safari Intelektual 

Pemikiran ekonomi Bung Hatta terbentuk mula-mula kala ia kuliah di Erasmus University dan aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI). Ia menuntaskan kuliah terhormat lama, kurang lebih 11 tahun. Sebab, selama meniti studi di negeri pati kolonial, ia tidak semata-mata kuliah melainkan ia wakafkan tenaga dan pikirannya untuk perjuangan politik kemerdekaan Nusantara melalui organisasi PI. PI merupakan perkumpulan pelajar Nusantara di Belanda yang mempunyai cita-cita besar untuk membiarkan bangsa Indonesia dari kungkungan jajahan kolonial. Di sistem inilah kelak propaganda & agitasi ditancapkan. Majalah Indonesische Vereniging milik PI memuat tulisan-tulisan bernas dari anggota PI.

Gagasan ekonomi Hatta dituangkan dalam tulisan bertajuk “ Kedudukan ekonomi orang Indonesia yang menyewakan tanah”   dan “Beberapa daftar tentang ordonansi penyewaan tanah di Indonesia serta tulisan-tulisan berikutnya yang menggemparkan pihak kolonial. Inti dari gubahan ini adalah memberi pertolongan petani Indonesia untuk memajukan harga sewa tanah pada pihak korporasi gula pada Jawa.  

Konsepsi ekonomi Bung Hatta semakin keras dengan sosialisme tatkala dia bercakap dengan Tan Malaka mengenai gagasan Marxisme “kediktatoran proletariat”. Dari percakapan tersebut, Hatta terinspirasi oleh penjelasan Tan Malaka tentang asas ekonomi sosialis “produksi sebab semua, untuk semua dibawa pimpinan institusi di berbagai masyarakat. Setelahnya, Hatta membaca secara intensif literatur-literatur sosialisme, membangun relasi dengan partai   Buruh Sosialis Demokrat (SDAP) di Belanda, berkunjung ke negara-negara Skandinavia buat belajar lebih detail mengenai konsep koperasi, dan jadi aktivis PI, ia sering menggaungkan propaganda Indonesia lepas di forum-forum internasional kaya di kongres liga demokrasi di Bieville, Prancis serta Liga Anti Imperialisme dalam Brussel, Belgia. Dari destinasi intelektual dan politik inilah yang kelak mengkristal dan mempengaruhi gagasan ekonominya yang dipadukan dengan kultur masyarakat Indonesia.

Ekonomi Kerakyatan

Konstruksi ekonomi kerakyatan inheren dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Artinya, gagasan ekonomi kerakyatan merupakan nilai, yang urgensinya, membebaskan bangsa Nusantara dari belenggu penjajahan. Bung Karno jauh-jauh hari mengucapkan, penjajahan kolonial adalah penjajahan ekonomi, untung-rugi, its bussines!   Maka, untuk menegah dominasi kolonial dalam wujud ekonomi, dilahirkanlah gagasan ekonomi yang seirama dengan karakteristik bangsa Indonesia yang lengkap dengan semangat gotong royong dan solidaritas yang agung.

Ekonomi Kerakyatan tidak hanya mengandung nilai yang berkecukupan meretas strata sosial peninggalan kolonial tetapi menciptakan perbedaan sosial yang egaliter. Selaras. Tanpa penindasan. Gagasan itu bukanlah angin lalu, melainkan tekad kuat dari founding fathers yang kelak dilegalkan dalam konstitusi pada pasal 33 ayat 1-3 “ perekonomian disusun sebagai jalan bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang penuh dikuasai oleh negara beserta bumi, air dan segala sumber kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kata kuncinya merupakan rakyat bukan penguasa ataupun pengusaha. Rakyat adalah pemegang mandat kedaulatan ekonomi mencuaikan institusi koperasi. “Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab tersebut perekonomian disusun sebagai daya bersama berdasarkan usaha hangat. Bangun perusahaan seusai dengan itu ialah koperasi”.   Itulah esensi dari ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Kewarganegaraan Hari Ini

UUD pasal 33 tentang ekonomi hanyalah hiasan konstitusi. Dia sebatas gagasan yang nyata mulia tetapi sangat imajiner. Narasi narasi kerakyatan dengan disematkan dalam terma ekonomi ini hanyalah komoditas yang ditransaksikan dalam momentum kebijakan elektoral semata.

Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, demokrasi kebijakan dan ekonomi hanya hingga wacana populis dari pemangku kebijakan. Tetapi realitasnya,   implementasi kebijakan kerap bertolak-belakang dengan gagasan ekonomi kerakyatan. UU Omnibus Law dan Presidential Threshold memberi privilege bagi kalangan oligark, Korupsi menjalar ke berbagai lini (terbaru korupsi bansos Covid-19 kementrian sosial yang hanya dikurung 11 tahun penjara), ketimpangan kian menajam, pajak korporasi di pangkas sejak 25% menjadi 17 % sementara   menurut Kementrian Ketenagakerjaan per tanggal 31 juli 2020 jumlah tenaga kerja formal yang pada PHK 1, 1 juta orang dan dirumahkan 380 ribu orang serta untuk sektor informal 630 ribu orang terdampak akibat pandemi.  

Inilah polarisasi lantaran ekonomi pasar bebas dengan secara periodik menuntun daerah ekonomi ke lubang kritis yang terjal. Kendati diobati dengan subsidi dan keefisienan tetapi tak mampu mendaulat ekonomi keluar dari jalur krisis. Perlu pembenahan sistemik dengan menghadirkan gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta jadi pijakan ideologis kebijakan ekonomi dengan menjadikan Koperasi sebagai katalisator penggerak ekonomi anak buah. Sebab Koperasi, bagi Bung Hatta bukan sekadar entitas ekonomi tetapi memiliki fungsi sebagai wadah pendidikan. Di bidang ekonomi, koperasi menahan kepentingan rakyat secara kolektif, bersifat egaliter, solidaritas, & menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, yang sebenarnya telah diaktualisasikan di era pandemi zaman ini dengan istilah anak buah bantu rakyat. Sementara dalam bidang pendidikan, Koperasi membuat pribadi bangsa yang jujur dan berkrakter yang bermuara pada cita-cita anti manipulasi. Artinya koperasi tidak sebatas lembaga tetapi ia adalah roh bagi ekonomi marga yang bebas dari jumlah kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme.  

***

*)  Oleh: Gustamin Abjan,   Pegiat Lembaga Wacana Kritis (FWK) Praja Malang.

*)  Tulisan Pemikiran ini sepenuhnya adalah tanggungan penulis, tidak menjadi arah tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 aksara atau sekitar 600 logat. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

**) Redaksi berhak tidak menatangkan opini yang dikirim seandainya tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Nusantara.