Basarah: Hubungan BPIP dan BRIN Bersifat Kelembagaan, Bukan Perorangan

Basarah: Hubungan BPIP dan BRIN Bersifat Kelembagaan, Bukan Perorangan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR MENODAI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menjelaskan kaitan antara Pranata Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Taat Basarah, hubungan kedua lembaga itu merupakan perintah lantaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pada Pasal 5   butir (a) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek), yang mengatur bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi. “Iptek tersebut berperan menjadi landasan pada perencanaan pembangunan nasional pada segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, ” jelasnya.

Karenanya, sambung dia, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik pemahaman. Pertama, sistem perencanaan pembangunan nasional harus dirancang dengan mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Kedua, bahwa perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan itu harus berpedoman di dalam nilai-nilai   Pancasila, ” jelas wakil ketua MPR RI ini.

Dalam pola pemerintahan Indonesia, institusi atau lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi ataupun wewenang berdasarkan Perpres Bagian 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Fungai itu untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan Haluan Pancasila itu adalah BPIP.

Sedangkan menurut UU Sinasiptek, BRIN dibentuk untuk menyelami dan menerapkan ilmu wawasan dan teknologi melalui fungsi penelitian, pengkajian, dan implementasi iptek.

“Agar politik patokan pembentukan BRIN itu lestari on the track bersandar serta tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, maka kebijakan hukum pemerintah perlu di desain agar mengikutsertakan BPIP sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pembinaan paham Pancasila, ” jelasnya.

“BPIP harus memberikan arah & panduan agar BRIN di dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tetap berpedoman di dalam ideologi Pancasila, ” berlanjut Basarah.

Ditambahkan, hubungan BRIN dan BPIP itu terletak pada substansi politik hukumnya. Dalam hal ini fungsi BPIP sebagai badan dengan bertanggung jawab melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tentu sekadar dengan menafsirkan politik dasar pasal 5 UU Sinasiptek tersebut.

Saat ini, cakap Basarah, tidak ada institusi di lingkungan kekuasaan Manajer dan bertanggung jawab tepat kepada presiden, yang memiliki fungsi pembinaan ideologi Pancasila selain BPIP.

“Dengan serupa itu, hubungan BRIN dengan status Dewan Pengarah BPIP tersebut bersifat ex-officio atau bersifat kelembagaan bukan perseorangan, ” jelasnya.

Terkait posisi kepala dan anggota Dewan Instruktur BPIP, menurut Basarah, mampu berganti setiap periode kepemimpinan BPIP di masa yang akan datang. Namun fungsi BPIP secara kelembagaan harus tetap eksis untuk mengelola nilai-nilai Pancasila agar selalu memayungi setiap kegiatan   Inovasi dan Riset Pengetahuan bagi bangsa Nusantara.

“Itu agar tidak muncul, apalagi mengingkari nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Hal itu dipandang penting oleh Pemimpin Jokowi sebagai suatu keharusan ideologis dan implementasi   negara hukum Pancasila, ” jelas Ahmad Basarah. (*)