Awasi Pesanan Alat Medis Covid-19, Pemkab Banyuwangi Libatkan Inspektorat

Awasi Pesanan Alat Medis Covid-19, Pemkab Banyuwangi Libatkan Inspektorat

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Pemkab Banyuwangi) melibatkan pihak inspektorat untuk memeriksa pesanan peralatan medis dalam penanganan virus corona (Covid-19).

“Sektor kesehatan mendapat porsi realokasi terbesar, karena sungguh sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, ” ungkap Sekretaris Wilayah Banyuwangi, Mujiono, Sabtu (2/5/2020).

Mujiono menjelaskan, untuk penanganan sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi menganggarkan sekitar Rp 50, 6 miliar.

“Sejumlah pesanan peralatan medis sudah tiba di Banyuwangi dibanding Belanja Tidak Terduga untuk pengerjaan covid-19. Memang belum semua, beberapa sudah dipesan namun belum sampai. Kami terus maksimalkan prosesnya biar cepat datang, ” katanya.

Anggaran yang masuk Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tersebar di Dinas Kesehatan tubuh, RSUD Blambangan, dan RSUD Genteng untuk penanganan kuratif dan melindungi Covid-19.

Belanja di sektor kesehatan digunakan antara lain untuk pengadaan 2. 800 APD bagi tenaga medis, 5. 000 rapid test kit, ventilator, tabung oksigen, penambahan tempat isolasi, hingga satu juta kedok untuk warga. Ada pula thermo gun, tabung oksigen, disinfektan  hingga obat medis lainnya.

“Inspektorat melakukan pendampingan sejak awal. Mulai dari jalan perencanaan, penganggaran, hingga proses pembelanjaan. Bahkan, kemarin sejumlah barang bahan medis datang, tim APIP tepat ikut juga melakukan pengecekan barang untuk memastikan ketepatannya, ” jelas dia.

Pemkab Banyuwangi juga sedang menyusun kerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kejaksaan dan kepolisian sebagai upaya pendampingan proses pembelanjaan anggaran penanganan covid-19.  

“Pendampingan itu penting agar tidak menyalahi peraturan keuangan negara, namun tetap ideal kecepatannya mengingat kita juga susul-menyusul dengan waktu, ” ujarnya.

Menurutnya, cara ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik pihaknya. Bahkan, setiap tanggal 5, inspektorat melakukan laporan ke Kemendagri terkait progress penganggaran covid-19 setiap daerah. “Kami terus hati-hati, agar semua anggaran ini bisa benar sasaran, ” imbuhnya.

Mujiono menambahkan, alokasi anggaran masih bersifat dinamis. “Jika nanti, kita berdoa semua, misalnya tren penyebaran covid-19 mulai menurun, anggarannya bisa kita realokasi untuk menambah jaring pengaman sosial bagi warga. Jadi masih memungkinkan semua, ” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Widji Lestariono menambahkan, sebanyak alat yang telah datang seolah-olah rapid test, APD, tabung oksigen  dan sebagainya.   “Kami masih menunggu pesanan lainnya. Termasuk rapid test, sebagian sudah datang, beberapa dalam proses, ” ujarnya.  

Jadi informasi,   Pemkab Banyuwangi membabitkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat untuk melakukan pendampingan. Selain itu juga untuk menggembala akuntabilitas publik. Mengingat anggaran dengan digelontorkan untuk penanganan Covid-19 pas besar. (*)