4 Intruksi PWNU Jawa Timur Terpaut Pilkada Serentak 2020

4 Intruksi PWNU Jawa Timur Terpaut Pilkada Serentak 2020

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sehubungan dengan adanya Pilkada Serentak 2020 di provinsi Jawa Timur, dan maraknya pengamalan kegiatan dalam rangka tersebut. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengeluarkan instruksi tentang Pilkada 2020.

Surat instruksi dengan nomor: 752/PW/A-II/L/IX/2020 tertanggal 19 Muharram 1442 / 07 September 2020 tersebut diperuntukkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur beserta Perangkat Pola dan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Perangkat Organisasi se-Jawa Timur.

Berikut isi lengkap surat PWNU Bali terkait Pilkada Serentak 2020:

Salam silaturrahim disampaikan, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi setiap aktifitas yang kita lakukan, amin

Menyampaikan dengan hormat, bahwa mencermati maraknya pelaksanaan kegiatan dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum kepala wilayah (Pemilukada) di kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020, maka perlu menjaga tegaknya khittah NU, komitmen identitas, serta jati diri NU sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dengan ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Atribut NU;

Seluruh atribut/lambang/simbol dan lain-lain yang bisa dipersepsikan sebagai ciri khas NU tidak dipergunakan (dilarang) pada seluruh kesibukan politik praktis seperti kampanye dan sejenisnya.

2. Pengurus NU sebagai Ujung Kampanye (Jurkam);

Sebagai warga negara, awak NU berhak secara aktif terkebat pada kegiatan pemilukada dan kegiatan politik praktis yang lain. Tetapi bagi pengurus NU dan pimpinan perangkat organisasinya di semua kedudukan jika menjadi juru kampanye (Jurkam) maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan non-aktif dari posisi sebagai pengurus yang diajukan pada PCNU setempat atau PWNU.

3. Pengurus NU Dalam Hal Menghadiri Aksi;

Dalam jabatan formalnya sebagai pucuk pimpinan organisasi, Rais dan Ketua NU tidak menghadiri kampanye calon kepala daerah dan atau calon pemangku kepala daerah setempat, dan kejadian ini juga berlaku bagi segenap Pengurus Harian NU, Pimpinan Harian Lembaga dan Badan Otonom mengikuti Badan Khusus NU di semua tingkatan, kecuali telah menyatakan muncul non-aktif yang dibuktikan terlebih dulu dengan surat resmi kepada PCNU setempat atau PWNU.

4. Pengurus NU Dalam Hal Penggunaan Kantor NU;

Buat sementara waktu selama kegiatan di dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan pemilukada, PCNU dan seluruh perangkat organisasi NU (lembaga, awak otonom, dan badan khusus) tak menggunakan kantor NU dan ataupun kantor perangkat organisasi NU dalam semua tingkatan sebagai tempat perayaan politik pencalonan, penyambutan, dan petunjuk serta kegiatan sejenisnya atas calon kepala daerah dan calon pengantara kepala daerah setempat.

Demikian surat arahan ini dibuat untuk diindahkan serta dilaksanakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Demikian instruksi PWNU Jawa Timur.   (*)