22 Tahun Reformasi: Indonesia dalam Hegemoni Oligarki

22 Tahun Reformasi: Indonesia dalam Hegemoni Oligarki

TIMESINDONESIA, GERUH – Diskursus pembaruan seringkali didengungkan sebagai gerakan kemajuan Civil Society   atas arogansi kekuasaa di Indoneseia. Sejauh mana anggapan itu masih relefan? Apakah pembaruan memiliki resonansi   untuk mengganti lanskap politik menjadi lebih egaliter dan demokratis serta membebaskan Indonesia dari berbagai belenggu yang dipraktikan pada rezim orde baru? Mengapa dinamika dalam transisi reformasi justru dihegemoni oleh seglintir orang? Kemanakah prospek reformasi?  

Romantisme   reformasi yang terkesan euforia tanpa melibatkan perubahan progresif membawa Indonesia di tanda tanya besar akan era depan Indonesia yang lebih baik, sejahtera, adil, dan makmur bakal segera   tercapai atau sebaliknya terkubur. Opressi Politik, Korporatisme, Diktatorialisme, Sentralitas kekuasaan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta pelbagai promblem sosial lain yang di lahirkan oleh rezim orde baru berujung pada penentangan sosial. Gerakan penolakan kepemimpinan dengan diktator itu mendapatkan momentumnya di 21 Mei 1998 ketika Sooharto menyatakan diri untuk mundur sebagai presiden akibat merebaknya protes sosial secara nasional.

  Gerakan rofomasi memperoleh legtimasi gerakannya secara geniune era terjadinya krisis moneter meinmpa Nusantara   pertengahan tahun 1997 yang kemudian   tidak mampu di bendung lagi oleh rezim. Kenaikan BBM yang disusul kenaikan harga barang sembako dan kebtuhan klub lainnya   semakin menyudutkan kehidupan   masyarakat dalam bingkai kekurangan yang jauh dari   gambaran hidup  sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi dan gagasan pancasila sebagai ideologi. Gerakan   tersebut melahirkan beberapa tuntutan jadi berikut, (1). Adili Soeharto dan kroni-kroninya. (2). Laksanakan amendemen UUD 1945. (3). Hapuskan Dwi Fungsi ABRI. (4). Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. (5). Tegakkan dominasi hukum. (6). Ciptakan pemerintahan dengan bersih dari KKN.

Meskipun berhasil menggulingkan rezim orde baru dan mengajukan berbagai tuntutan guna melangsungkan transformasi, reformasi   tampaknya tidak jadi untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang disodorkan dan terus dibanggakan hingga detik ini. Alih-alih mengawal dan meralisasi pelbagai tuntutan tersebut, para reformis justru terjerumus dalam ambisi kebijakan pribadi dan kepentingan   kelompoknya. Hal ini selain mencerminkan tindakan yang tidak terintegrasi secara ideologis, juga menggambarkan api ideaslisme tidak bertahan lama dan padam kala kekuasaan telah runtuh.

Seperti adagium dengan diungkap oleh Hana Arendt, Bahwa Mereka yang revolusioner akan berubah menjadi konservativ ketika sehari revolusi selesai. Kekosongan struktur kekuasaan menjadi oase yang lebih menggiurkan para-para reformis ketimbang menyusun platform yang jelas akan agenda perubahan kearah yang demokratis, bebas korupsi, dan menciptakan perlakuan   persamaan dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian asas.  

Kegagalan reformasi tampak tergambarkan di dalam berbagai hal, terkekangnya kebebasan berekspresi dan berpendapat baik melalui regulasi maupun   perlakuan represif petugas, korupsi yang kian melambung agung dari tahun ke tahun tanpa berujung pada penyelesaian kasus & minimnya transparansi, serta   manifestasi birokrasi yang masih terikat secara primordial dan feodal menjelaskan lebih lanjut kekosongan peran para pemain reformis dalam mengawal agendanya secara utuh.  

Sebagian besar dari bintang film reformis pasca orde baru malah menduduki lembaga   legislatif, eksistensi mereka dalam parlemen   ternyata tidak untuk bertindak mewakili aspirasi masyarakat yang mendambakan perubahan, pertama yang terjamin dalam tuntutan pembaruan, melainkan   justru mengokohkan & mengakomodasi kepentingan sebagian   elite lama bekas kroni orde perdana.  

Demokrasi yang diterapkan dalam kurun reformasi tidak melahirkan suatu mutasi politik progresif, ketiadaan partai politik alternatif yang berbasis pada pergerakan rakyat seperti   buruh dan petani. Ketiadaan partai politik sebagai perangkat demokrasi yang berbasis di rakyat tidak   sepenuhnya adalah kontribusi dari polarisasi/fragmentasi dalam asosiasi, melainkan disebabkan oleh aspek prosedural pendirian partai yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum karna mahalnya biaya pendirian partai.

Partai   politik sebagai perangkat demokrasi   kelembagaan representatif sangat signifikan meluluskan harapan pada jalannya transisi kebijakan, namun   berbagai regulasi norma yang mengatur secara spesisfik metode pendirian partai sudah sejak awal hanya memberikan   kemungkinan dalam mereka, para oligarki yang mempunyai kekayaan   melampaui kekayaan umumlah yang bisa mendirikan. Sampai disini, Kegagalan   mereformasi Indonesia tak hanya menyangkut tuntutan yang tidak terealisasi secara optimal dan komprehensif, melainkan juga dikarenakan adanya kasus yang lebih fundamental dan menghegemoni gerakan beserta para aktor aliran tersebut.  

Kuasa Oligarki Pasca Reformasi

Pasca 1998, berbagai referensi dari peneliti politik terkemuka mengahadirkan ragam perspektif baru untuk menganilisis kembali proses keruntuhan rezim tata baru. Keruntuhan tersebut tidak lagi statis sebagai gerakan murni sejak civil society melainkan akibat daripada konflik faksi oligarki orde terakhir. Anlisis mutakhir ini menjadi menguat ketika Reformasi dengan embel bentuk demokrasi justru lebih leluasa memeberi legitimasi untuk tumbuh   kembangnya kuasa oligarki ketimbang pada zaman pemerintahan sebelumnya dimana oligarki terkungkung dalam sentralitas kekuasaan eksekutif.  

22 tahun reformasi berlangsung tanpa mempunyai resonansi apapun, transisi demokrasi serta keadilan dicengkram oligarki, suara kaum yang didaulat sebagai suara Tuhan seketika berubah sebagai daulat oligarki. RUUKUHP, RUU Cipta Lapangan Kegiatan Omnibus Law, dan Pengesahan untuk perubahan UU Minerba yang dikehendaki secara sepihak oleh oemerintah secara memanfaatkan pembatasan sosial ditengah pagebluk covid 19   adalah periode yang integral dari interest oligarki.

Negeri berfungsi sekedar sebagai fasilitator di dalam proses memperlancar dominasi kuasa oligarki melalui pelbagai kerangka hukum, ketimbang menjadi pelayan masyarakat. Ironisnya, beberapa besar   anggota parlemen dengan ikut dalam pengegasahan dan perencanaan uu terkait, adalah bagian dibanding aktor reformis. Jadi, secara pendirian, reformasi justru membentuk tatanan yang mana para aktor yang dulunya reformis menuntut perubahan kini menjalin ikatan erat dengan para oligarki.

  Kenapa hal yang demikian ini bisa terjadi? Kenapa kemudian mereka yang kritis kini terpojok secara politis? Jawabannya ialah tesis akurat daripada   Jeffrey A. Winters, kalau ketidak setaraan kepemilikan material mau melahirkan ketimpangan politik. Dan runtuhnya   orde baru tidak lalu membenarkan lenyapnya ideologi orde anyar.   Kita tentu tahu, bahwa oligarki memiliki spesifikasi kekayaan yang melampaui kekyaan umum, konsentrasi kepemilikan material ini kemudian menjadi power untuk mendikte dan mendistorsi kebijakan negara.

Kesenjangan kepemilikian material berakibat tepat pada ketimpangan politik, para aktivis dan kalangan intelektual kritis yang ingin terjun dalam kekuasaan buat mentransformasi keadilan tidak bisa kemudian mengabaikan cengkaraman oligarki yang berpengaruh, mengingat cost politik Indonesia dengan memang diseting mahal, pendirian partai politik yang hanya bisa dibangun dengan pendanaan yang besar, beserta perangkat demokrasi lainnya yang cuma bisa didapatkan melalui akses oligarki, maka secara   otomatis menggugat terjalinnya relasi antara donatur kebijakan dengan aktor politisi.  

Hubungan strategis   ini pada akhirnya tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan kaum, keberhasilan politisi yang didukung sebab pendaan oligarki menjadikan kinerja politisi tidak untuk didistribusikan bagi anak buah, melainkan hanya untuk mengabdi di dalam kepentingan oligarki. Idelogi orde baru yang cenderung mengakomodasi kepentingan elite serta menghasilkan masyarakat yang apolitis tampak jelas. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, keputusan sepenuhnya berada ditengah pemerintah dan dipraktikan secara sepihak. Padahal, paraktik demokrasi yang substansial dan konstitusional yaitu adanya keterlibatan rakyat.

Dinamika Reformasi malah menanmpakan keadaan yang kontras dengan kepentingan rakyat, merebaknya diskursus oligarki, distruth atas pemilu yang memanifestasikan golput, serta munculnya ketidakpercayaan   masyarakat pada lembaga-lembaga representaif ialah bagian yang satu dari gagalnya gerakan reformasi. Menyongsong peringatan 22 tahun reformasi pada 21 mei mendatang, apalagi yang akan didengungkan? Apakah tetap pada romantisme cerita? Atau sebaliknya menghadirkan reformasi jilid dua?  

Reformasi telah kehilangan kapasitas dan idealisme untuk mengubah susunan yang hegemonik. Kondisi yang bahkan memberi karpet merah bagi oligarki sudah seharusnya diinterupsi kembali, pembaruan jilid dua diperlukan untuk menegakan kembali walfare state dan meralisasi berbagai amanah konstitusi. Tanpa perubahan radikal yang mampu melenyapkan paham dan mentalisme orde baru, Indonesia tidak akan bisa keluar lantaran lumpur kuasa oligarki. Indonesia memerlukan perubahan yang transformatif dan gerkan civil society   yang terintegrasi secara ideologis, tanpa gerkan yang transformatif dan ideologis, perubahan akan hanya bermakna euforia dan berlaku tenpa platform yang jelas.

***

*)Oleh:   Yusril Toatubun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya ialah tanggungjawab penulis, tidak menjadi periode tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik pandangan di TIMES Indonesia terbuka buat umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup sedikit beserta Foto diri dan cetakan telepon yang bisa dihubungi.

*) Tulisan dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan paham yang dikirim.